Penyelenggaraan Layanan Pos Komersial atau Jasa Titipan di Indonesia

Dengan semakin berkembangnya bisnis online, maka hal ini akan segera mengdorong bisnis lain. Apa itu ? Ya , benar. Bisnis pengiriman barang atau di masyarakat lebih dikenal dengan jasa titipan. Namun untuk istilah resminya, bisnis kirim kirim barang ini disebut dengan layanan pos komersial.  Booming bisnis penjualan online semakin membuat jasa pengiriman barang ini tambah “manis”.

Seperti pepatah kata  “ada gula ada semut”, maka tidak heran apabila makin banyak pula yang ingin bermain pada bisnis ini. Tak salah rasanya bila makin banyak pemain pemain baru pada jasa kurir barang ini. Siapapun berhak untuk mencicipi bisnis manis yang satu ini.

Namun untuk ikut merasakan rasa manisnya, ada beberapa hal yang harus dipahami. Tidak boleh sembarang ikut jadi pemain di bisnis ini. Ada aturan dan ketentuan yang harus dimengerti oleh pihak yang akan membuka usaha baru dibidang ini. Apa saja itu?

Pertama, bisnis ini sudah diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos. Aturan tersebut makin detil dengan adannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 thun 2014 tentang persyaratan dan tata cara pemberian ijin. Intinya kalau mau berbisnis di bidang ini harus punya ijin lho. Gak boleh asal buka usaha aja. Bagaimana ngurus ijinnya? Aku coba bahas di posting tersendiri ya.

Kedua, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan pebisnis bidang antar barang titipan ini, antara lain harus memberikan tanda bukti kiriman pada pelanggan. Gak boleh gak. Terus, harus membayar ganti rugi atas hilangnya atau rusaknya barang kiriman. Ada Standar Operasi Prosedur  (POS) yang harus dipatuhi. Jika menemukan barang kiriman yang terlarang, harus dengan segera melaporkan ke pihak yang berwajib.

Ketiga, ada hak yang diperoleh, yaitu boleh menetapkan syarat syarat dan tata cara pengiriman barang sepanjang tidak bertentangan dengan aturanyang sudah ada. Disamping itu ada hak untuk menyelenggarakan layanan pos dari luar negeri atau ke luar negeri. Dan yang paling penting, boleh memungut biaya pengiriman barang.

Keempat, harus mengirimkan Laporan Kinerja Operasional atau yang sering disebut LKO setahun 2 kali yaitu Semester 1 paling lambat 31 Juli dan Semester 2 paling lambat tanggal 31 Januari. Isi dari LKO itu antara lain : Jenis layanan, Jumlah produksi, Tarif Layanan, Pencapaian terhadap standar layanan, laporan keuangan, wilayah operasi, dan jumlah sumber daya manusia atau yang dimiliki.